Adil dan Beradab

chain-25487_960_720

Bismillahirrahmanirrahim.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) dan Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976) susunan W.J.S. Poerwadarmita, kata adab didefinisikan sebagai: kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti serta akhlak. Sedangkan beradab diartikan sebagai sopan, baik budi bahasa, dan telah maju tingkat kehidupan lahir dan batinnya. Kata adab berarti “sopan” (lawan kata dari biadab). Beradab berarti baik budi bahasa.

Istilah adab sendiri bukan hal yang asing bagi bangsa Indonesia karena kata ini sendiri tercantum dalam Pancasila, sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masuknya istilah adab dalam Pancasila ini merupakan suatu indikasi kuatnya pengaruh Islamic Worldview (pandangan alam Islam) dalam rumusan Pembukaan UUD 1945, dimana terdapat rumusan pancasila. Indikasi lainnya adalah terdapatnya sejumlah kata kunci dalam Islam lainnya seperti adil, hikmat, rakyat, daulat, wakil dan musyawarah.

Akan tetapi, selama ini, dalam penataran tentang Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarga Negaraan (PKN), istilah adab ini tidak pernah dibahas secara khusus dan komprehensif. Butir-butir penjelasan yang dibahas dari sila kedua ini hanya sebatas artian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Dari pemaknaan ini, terlihat bahwa sisi humanismenya sangat kental.

Bung Hatta pernah menjelaskan makna sila kedua Pancasila, dikutip dari buku Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila karya Yudi Latif halaman 240-241, sebagai berikut,

“Yang harus disempurnakan dalam Pancasila, ialah kedudukan manusia sebagai hamba Allah, yang satu sama lain harus merasa bersaudara. Oleh karena itu pula, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab langsung terletak di bawah sila pertama. Dasar kemanusiaan itu harus dilaksanakan dalam pergaulan hidup. Dalam segala hubungan manusia satu sama lain, harus berlaku rasa persaudaraan. Persaudaraan itu menembus batas nasional, yaitu persaudaraan manusia antarbangsa, dan persaudaraan antarbangsa-bangsa dengan prinsip kesederajatan manusia.”

Sementara itu, Bung Karno menyatakan, sila kedua itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak menganut paham kebangsaan yang picik, melainkan nasionalisme yang luas. Soekarno memandang internasionalisme sama dengan “humanity”, perikemanusiaan. Soekarno terinspirasi oleh Ghandi yang menyatakan: “My nationality is humanity”. Namun Bung Hatta mengingatkan, bahwa berhubungan dengan power politics, maka kita harus berhati-hati mengartikan internasionalisme sama dengan humanity.

Tegas Dr. Yudi Latif dalam bukunya, “Dimensi humanitarianisme dan universalitas, hadir begitu kuatmewarnai sila kemanusiaan. Prinsip egalitarianisme dan emansipasi tampak kental, meski secara tersirat”.

Maksudnya, jika ditelaah, sila kedua tersebut masih berpijak atas dasar kemanusiaan universal, yang dalam berbagai aplikasinya menimbulkan penafsiran yang sangat berbeda, antara berbagai agama dan aliran-aliran pemikiran besar, seperti Islam, Kristen, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. “Kemanusiaan” atau humanity memang kita sepakati sebagai istilah yang baik, tetapi dalam pemaknaannya umat manusia tidak bersepakat pada batas-batas kemanusiaan itu sendiri. Karena itulah, dalam konsep HAM terlihat perbedaan antara Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan Deklarasi Kairo tentang HAM oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI), khususnya menyangkut hak pindah agama dan pernikahan lintas agama. Persoalan hak-hak kaum lesbi dan homo untuk menikah secara legal juga terus memicu perdebatan internasional. Sebuah contoh sikap tegas Negara Islam terhadap persoalan HAM ini ditunjukkan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam salah satu suratnya kepada International Organizations on Human Rights: “The Marriage of a non-Muslim whether he is a Christian or a Jew for instance, to a Muslim woman has been prohibited by Islam…”. Sikap lainnya adalah negara kita sendiri, dengan tidak menyediakan undang-undang yang melegalkan pernikahan lintas agama dalam Undang-Undang Perkawinan (dengan kata lain, di Indonesia, pernikahan lintas agama adalah illegal).

Dengan mencermati dua istilah adil dan adab yang jelas berasal dari kosakata Islam, yang memiliki peristilahan dan hanya bisa dipahami secara tepat jika diruntut dari worldview Islam. Dalam Tafsir Al-Azhar karya Prof. Hamka mengartikan makna adil dari surat An-Nahl ayat 90, yaitu “menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya dan jangan berlaku zalim, aniaya”. Lawan dari adil adalah zhalim, yaitu memungkiri kebenaran karena hendak mencari keuntungan dari pemungkarannya; mempertahankan perbuatan yang salah, sebab yang bersalah itu adalah orang atau hal yang penting baginya. Hal ini kerapkali dipicu oleh sifat wahn: cinta dunia dan takut mati. “Maka selama keadilan itu masih terdapat dalam masyarakat, pergaulan hidup manusia, maka selama itu pula pergaulan akan aman sentosa, timbul amanat dan percaya mempercayai”, tulis Hamka.

Jika konsep adil dipahami dalam kerangka western wolrdview, maka akan berbeda maknanya. Sejumlah aktivis Kesetaraan Gender misalnya, menggugat ajaran Islam yang dinilai (oleh mereka) diskriminatif terhadap perempuan dibanding laki-laki. Dipertanyakan mengapa aqiqah pada bayi laki-laki lebih banyak daripada bayi perempuan misalnya. Atau mengapa laki-laki berhak menjadi imam dalam shalat sedangkan perempuan tidak berhak mengimami laki-laki. Dalam konsep western, mereka mengatakannya tidak adil.

Dalam pandangan demokrasi Barat, tidak ada pembeda antara “orang jahat” dan “orang baik” dalam kesaksian dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Bagi hukum yang berlaku di negara kita sekarang misalnya, dianggap adil jika Presiden berhak memberikan grasi kepada seorang terhukum. Padahal dalam suatu masa, pernah Rasulullah mengatakan apabila seorang Fathimah mencuri, maka beliau sendiri yang akan memotong tangannya.

Sejumlah kalangan, dengan alasan HAM, menilai aturan Islam tidak adil dengan melarang pernikahan wanita Muslim dengan lelaki non-Muslim. Juga dengan alasan HAM, mereka menuntut keadilan dengan mengesahkan pernikahan kaum lesbian dan homoseksual. Lama-lama, bisa juga mereka menuntut untuk mengesahkan perkawinan manusia dengan binatang, dengan alasan ‘tidak mengganggu orang lain’. Ada juga tuntutan hak untuk mati, sebagaimana ada hak untuk hidup. Karena itu, bila makna adil dan beradab dilepas maknanya dari sudut pandang Islam, maka akan terlepas pula maknanya yang hakiki karena sejatinya pemaknaan adil dan beradab itu sendiri berasal dari Islam. Prof. Naquib al-Attas mengingatkan perlunya memperhatikan masalah penggunaan bahasa atau istilah-istilah dasar dalam Islam dengan benar agar tidak terjadi kekeliruan yang meluas dalam memahami hakikat dan kebenaran suatu istilah. Banyak istilah kunci dalam Islam yang kini menjadi kabur dipergunakan sewenang-wenang sehingga menyimpang dari makna yang sebenarnya.

K.H. M. Hasyim Asy’ari dalam bukunya Aadabul ‘Aalim wal-Muta’allim (edisi Indonesia: Etika Pendidikan Islam) menuliskan “Berdasarkan beberapa hadist Rasulullah saw. dan keterangan para ulama, kiranya tidak perlu kita ragukan lagi betapa luhurnya kedudukan adab di dalam ajaran agama Islam. Karena tanpa adab dan perilaku yang terpuji maka apapun amal ibadah yang dilakukan seseorang tidak akan diterima di sisi Allah swt. (sebagai salah satu amal kebaikan), baik menyangkut amal qabliyah ‘hati’, badaniyahi ‘badan’, qauliyah ‘ucapan’, maupun fi’liyah ‘perbuatan’. Dengan demikian, dapat kita maklumi bahwa salah satu indikator amal ibadah seseorang diterima atau tidak di sisi Allah swt. adalah melalui sejauh mana aspek adab disertakan dalam setiap amal perbuatan yang dilakukannya.”

Menyimak paparan pendiri NU tentang adab tersebut, maka tidak bisa tidak, kata adab memang merupakan istilah yang khas maknanya dalam Islam, terkait iman dan ibadah. Bukan hanya sekedar ‘sopan santun’ atau baik budi bahasa. Maka sangat masuk akal ketika umat Islam memahami adab dalam sila kedua sebagaimana dipahami oleh sumber-sumber ajaran Islam dan para ulama Islam. Sebab, memang itu istilah yang sangat khas dalam Islam.

Jika dimaknai dengan “sopan santun”, maka bisa-bisa ada orang yang menyatakan Nabi Ibrahim a.s. sebagai orang yang tidak beradab, karena berani menyatakan ayahnya berada dalam kesesatan yang nyata (Al-An’am:74). Bisa jadi tindakan mencegah kemungkaran (nahi munkar) akan dinyatakan sebagai tindak tidak beradab. Sebagian malah ada yang menganggap menanyakan identitas agama pada seseorang, dianggap tidak sopan. Banyak yang menganggap enteng dosa zina, dan dianggap tidak etis jika masalah itu diangkat ke permukaan, bahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri menyatakan yang disebut zina tidak lain hanyalah perselingkuhan, dimana salah satu atau kedua oknum zina sudah berada dalam ikatan pernikahan masing-masing, bukan hubungan diluar pernikahan seperti yang dijelaskan dalam Islam tentang zina.

Karena itulah, menurut Islam –sekali lagi menurut ajaran Islam– harkat  dan martabat sesuatu adalah berdasarkan ketentuan Allah, bukan pada manusia dan budaya. Sebagai contoh, kriteria orang yang mulia, Inna akramakum ‘indallaahi atqaakum, adalah orang yang paling bertakwa (Al-Hujurat:13). Maka harusnya dalam masyarakat yang beradab, Muslim harus menghormati seseorang karena keimanan dan ketakwaannya; bukan karena jabatan, gelar, kekayaan, kecantikan atau popularitas. Itu baru namanya beradab, menurut Al-Qur’an. Begitu juga ketika Al-Qur’an memuliakan orang berilmu (Faathir:28, Ali ‘Imraan:7, Al-Mujadillah:11), maka sesuai konsep adab, seorang Muslim harus memuliakan orang berilmu dan terlibat dalam aktivitas keilmuan. Tentu tidak beradab ketika aktifitas keilmuan dikecilkan, sementara aktifitas hiburan diagung-agungkan. Tidak mungkin suatu bangsa maju ketika tidak menjadikan tradisi ilmu sebagai bagian dari tradisinya.

Maka jika ditelaah, adalah sangat masuk akal menghipotesakan bahwa masuknya kata adil dan beradab adalah usulan para tokoh Islam yang duduk dalam Panitia Sembilan. Perlu dicatat, bahwa sebelum Panitia Sembilan bermusyawarah, Soekarno dan Muhammad Yamin sudah mengajukan asas atau dasar “peri-kemanusiaan” sebagai salah satu asas atau dasar dari Dasar Negara Indonesia. Mengapa misalnya, sila kedua itu tidak berbunyi: Kemanusiaan yang sopan dan berbudi? Atau Kemanusiaan yang sopan dan santun? Atau, hanya berhenti pada istilah kemanusiaan yang konsekuensinya akan sangat mungkin dimaknai secara sekular. Inilah yang secara mendasar digugat oleh Mohammad Natsir dalam pidatonya di Majelis Konstituante, “Di mana sumber perikemanusiaan itu?”. Bagi pemegang nilai-nilai relativisme dan kebenaran dan moral, maka makna “kemanusiaan” akan memiliki makna yang nisbi dan tidak abslolut, tergantung tradisi dan kesepakatan. Seperti yang disinggung sebelumnya, jika masyarakat tidak berkeberatan dengan pornografi, pornoaksi, praktik pelacuran, perjudian, atau minuman keras, maka nilai itu akan dianggap sebagai kebenaran. Orang yang menentang tradisi itu akan dikatakan tidak beradab. Menurut kaum relativis, tidak ada nilai yang tetap sepanjang zaman dan sembarang tempat. Nilai selalu berubah. Batasan aurat wanita, batasan nilai kesopanan antara murid dan guru, tidak ada yang tetap, sesuai budaya dan budaya dianggap selalu berkembang tergantung masyarakat setempat. Yang tentu saja konsep ini berbeda dengan konsep Islam yang menjaga value system melalui pemberlakuan syari’at-syari’atnya.

Sangat tidak keliru jika umat Islam memberi makna adil dan beradab sesuai makna Islam, bukan makna yang netral agama atau memisahkan agama darinya (sekular). Sebab jika dipandang dari bingkai netral agama atau sekular, maka kata itu juga tidak akan bermakna sesuai dengan makna asalnya. Akan terjadi salah pemaknaan sesuai terminologinya, yang adalah sebuah pelanggaran. Dan bisa dipastikan bahwa sebelum masuknya Islam ke Nusantara, kata adil dan adab tidak dikenal di wilayah ini. Hingga kini, tidak ditemukan terjemahan yang tepat dari dua istilah ini ke dalam bahasa Jawa, Minang, Sunda, Makasar dan sebagainya.

Buku rujukan :

Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Islam karya Dr. Adian Husaini, et. al.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: